Bandarlampung _ Gabungan sejumlah LSM dijadualkan minggu depan 'menggempur" Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Lampung mendesak Zulfakar selaku kepala dinas dan kuasa pengguna anggaran tahun 2017 hingga non aktif dan bertanggungjawab atas dugaan pelanggaran hukum berakibat tidak tercapainya standar pelayanan minimal bidang pendidikan, dan indikasi kerugian negara.
Hal itu dkatakan Risman, selaku Komandan Malapetaka, kemarin
"Minggu depan kami akan menggelar demontrasi tuntut Zulfakar selaku Kadisdik Pemprov Lampung mundur," katanya kepada jurnalis media ini.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Sulpakar menyebutkan anggaran yang digelontorkan pemerintah provinsi Lampung tahun 2018 untuk pendidikan di Lampung senilai Rp1,2 triliun.
Menurut dia, anggaran sebesar tersebut digunakan membangun sarana prasarana pendidikan, kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan, peningkatan mutu sumber daya manusia, dan pemberian bantuan operasional siswa daerah (BOSDA) SMA/SMK bagi peserta didik dari keluarga belum mampu.
“Untuk pendidikan di Lampung cukup besar anggaran yang diberikan pemprov Lampung kepada kami. Ini bagian dari menciptakan mutu pendidikan agar benar-benar terbangun,” ujar dia kepada lampost.co, Selasa (21/8/2018) usai menghadiri upacara wisuda periode II tahun 2018, di GSG UIN Raden Intan Lampung.
Terkait hal ini, Komandan Malapetaka membeberkan fenomena KKN terstruktur di Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
"Dana pendidikan yang di kelola Disdik Provinsi Lampung Rp 1,2 teiliun di TA.2018 sangat rawan penyimpangan. Indikasinya telah rampung puldata," kata dia.
Lanjut Risman, wilayah empuk untuk okupasi adalah dana rutin di bagian umum, dana swakelola, pengadaan barang non fisik seperti software dan program ketrampilan bagi siswa sma/smk.
" Kami meyakini Tipikor Polda mampu bekerja profesional, sebab sesuai data dan informasi, ada kegiatan untuk smk/sma saat ini sedang di tangani Polda Lampung,"pungkas Risman (dbs)
