Sudirman Dewa : Empat Satker BBWS Mesuji Sekampung Diduga "Sarang Korupsi"

BANDARLAMPUNG (JN) Seluruh proyek irigasi yang beraroma tindak pidana korupsi di Satker PJSA, Saker PJPA, Satker Pembangunan Bendungan dan Satker BBWS Mesuji Sekampung Tashun Anggaran 2018 s/d 2019 bakal dibeberkan ke publik dan pejabat hukum oleh Aliansi KERAMATdalam aksi demontrasi 9 Januari 2020 di Kantor BBWS Mesuji Sekampung.
Pasalnya, BBWS Mesuji Sekampung diduga penyumbang KKN di Indonesia yang hampir 80 persen kasus yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berasal dari sektor tersebut. "Korupsi pengadaan barang dan jasa diawali perencanaan dan penganggaran. Jadi penganggaran sudah dikapling-kapling, sekian jatah buat pihak tertentu," ujar Sudirman Pagardewa, diSwiss Hotel, Bandarlampung,Senin(6 Januari 2020). Terkait hal ini, pihak BBWS Mesuji Sekampung belum dapat memberikan keterangan resmi

Pengaman Pantai Pesisir Barat 2019

Panglima Perang Alinasi KERAMAT Sudirman Dewa mengungkapkan celah oknum untuk melakukan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di BBWS Mesuji Sekampung terbuka lebar

Setidaknya, ada delapan dokumen yang bisa menjadi acuan investigasi apakah ada tindak pidana dalam suatu proyek. Pertama, yakni dokumen kerangka acuan kerja (KAK). Dokumen tersebut memuat latar belakang, nama pengadaan barang atau jasa, sumber dana dan perkiraan biaya, rentang waktu pelaksanaan, hingga spesifikasi teknis.

Sudirman Pagardewa mengatakan, spesifikasi teknis bisa dimainkan dengan menaikkan spesifikasi sehingga anggaran menjadi besar. "Juga mengarahkan spesifikasi teknis pada peserta lelang tertentu sehingga hanya satu peserta lelang yang lolos. Ada 13 paket kegiatan milik PJPA yang diduga jadi ajang korupsi berjamaah," kata Sudirman Pagardewa.

1. Peningkatan Daerah Irigasi Way Rarem (BR.0 - BR.1k5)  Sepanjang 6 Km Nilai HPS  Rp 57.773.320.000,00 Pelaksana  RAHMAT UTAMA MULIA  Senilai Rp 47.808.808.217,50
2. Pengawasan Teknik dan Supervisi Peningkatan Daerah Irigasi Way Rarem (BR.0 - BR.1k5) Nilai HPS  Rp. 1.179.780.000,00 Pelaksana  PT. MANGGALA KARYA BANGUN SARANA Senilai Rp  1.017.720.000,00
3. Pekerjaan Peningkatan Daerah Irigasi Rawa Mesuji Atas (P1, P2, P3, P4, P6 dan P9), Penyedia Jasa  Nilai Pagu Rp 30.847.800.000,00 (30 M)   Pelaksana  PT. Bukit Baraja Jaya  dengan  Nilai Kontrak  dana sebesar Rp. 22.743.345.900,-
4. Pengawasan Teknik dan Supervisi Peningkatan Daerah Irigasi Rawa Mesuji Atas (P1,P2,P3,P4,P6, dan P9) Nilai HPS  Rp 1.109.780.000,00 Pelaksana PT. TRIDECONST Senilai Rp 1.053.140.000,00
5. Pekerjaan Peningkatan Daerah Irigasi Way Tebu System Nilai HPS   Rp 48.457.794.000 Pelaksana  PT. BENTENG INDO RAYA Senilai Rp 39.251.575.000
6. Pengawasan Teknik dan Supervisi Peningkatan Daerah Irigasi Way Tebu System Nilai HPS Rp 1.489.779.500 Pelaksana  PT. TRIEXNAS Senilai Rp 1.333.860.000
7. Peningkatan Dearah Irigasi Way Seputih Nilai HPS   Rp 23.772.100.000 Pelaksana  PT. PESONA ALAM HIJAU Senilai Rp 19.712.627.000
8. Pengawasan Teknik dan Supervisi Peningkatan Daerah Irigasi Way Seputih Nilai HPS Rp 1.189.780.000 Pelaksana   PT. GLOBETEK GLORY KONSULTAN  Senilai Rp 1.127.025.900
9. Pekerjaan Peningkatan Daerah Irigasi Way Pengubuan Nilai HPS Rp 23.772.100.000 Pelaksana   PT. ANNISA BERKAH UTAMA Senilai Rp 19.017.691.000
10. Pengawasan Teknik dan Supervisi Peningkatan Daerah Irigasi Way Pengubuan Nilai HPS Rp 1.189.780.000 Pelaksana   PT. BUANA REKAYASA ADHIGANA Senilai Rp 1.079.281.500
11. Peningkatan Daerah Irigasi Rawa Mesuji - Tulang Bawang Unit IV (SK.1 & SK.2) Nilai HPS Rp 23.772.100.000,00 Pelaksana PT. BARAGALU TIAS JAYA Senilai Rp 18.253.323.000,00
12. Pengawasan Teknik dan Supervisi Peningkatan Peningkatan Daerah Irigasi Rawa Mesuji - Tulang Bawang Unit IV (SK.1 & SK.2) Nilai HPS Rp 1.189.780.000,00 Pelaksana PT. TRIEXNAS Senilai Rp 1.049.345.000,00
13. Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Baku Way Sepagasan Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu Nilai HPS Rp 8.085.484.000,00 Pelaksana CV.GRAHA ALVIN MANDIRI  Senilai Rp 6.413.715.000,00

Sementara untuk SNVT PJSA yaitu 

1.  Pembangunan Pengaman  Pantai Karya Tani Th 2016 Senilai Rp 17.800.000.000 di Menangkan Oleh PT. NurytaSaripratama
2. Pembangunan Pengaman  Pantai Karya Tani (lanjutan) th 2017 2018 dan 2019  Senilai Rp 88.383.014.500 yang di menangkan oleh PT. SAC Nusantara
3. Pekerjaan Supervisi Pembangunan Pengaman  Pantai Karya Tani Senilai Rp 3.500.000.000 yang di menangkan oleh PT. INAKKO Internasional Konsulindo
4. Pembangunan Pengaman Pantai Karya Tani (lanjutan);Kab. Lampung Timur1.773 Km TA 2019 Senilai Rp 40.768.071.000
5. Pekerjaan Supervisi Pembangunan Pengaman  Pantai Karya Tani TA 2019 Senilai   Rp  869.699.000
6. Pembangunan Pengaman Pantai Pesisir Barat Kec. Pesisir Utara Desa Kerbang Dalam dengan Nilai HPS senilai Rp Rp 4.849.944.000,00 yang di laksanakan Oleh  CV. DUTA AGUNG PERSADA Senilai Rp Rp 4.146.478.600,00

Selanjutnya, Satker Bendungan dengan kegiatan yaitu :

1. Pembangunan Bendungan Way Sekampung di Kabupaten Pringsewu (Paket 1)
2. Pembangunan Bendungan Way Sekampung di Kabupaten Pringsewu (Paket 2)
3. Pembangunan Embung Konservasi Itera Tahap III (Lanjutan)
4. Pembangunan Embung Konservasi Itera Tahap IV (Lanjutan) Dilaksanakan oleh CV Lembak Indah Rp 1.363.254.200 

"Diduga Kuat Pekerjaan Embung di ITERA adanya dugaan Kuat Markup  Vilume dalam item pekerjaan galian tanah cadas dalam Proses Pengerjaan Pekerjaan diduga dan Nampak Jelas Tidak Profisinal melihat Alat Yang di gunakan dalm Proses pembuatan Embung Tidak Sesuai.dalam Pelaksanaan Pekerjaan Sendimen nampak Penggunaan Alat molen secara Manual bukan Mixer secara Jelas Pekerjaan APBN yang anggarannya Besar Justru Pengawasannya Lebih ketat Bahkan Pekrjaan Pondasi Tidak Terlalu Dalam sehingga Embung Mengantung Asal Tempel. 

Proses Pengerjaan Embung Itera IV Juga Mengesankan Pekerjaan yang tidak Profesinal Pekerjaan tahun Laulu yang Nampak Banyak Sendimen yang Retak. Terlebih Pareah Lagi Adanay Dugaan Kuat Korupsoi pada Anggaran Item Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Bendungan Way Sekampung pekerjaan Penyediaan Sarana Kesehatan dan Program K3 dan Pekerjaan Investigasi Geoteknik yang di duga di Korupsi Kepala Satker harus Bertanggung jawab terkait hak tersebut adanya dugaan Kuat Kongkalikong dengan Pihak Pelaksana kegiatan,"kata Sudirman Dewa

 
Lanjut Dia, Dokumen riwayat harga perkiraan sementara juga bisa jadi dasar mengulik wajar atau tidaknya suatu pengadaan. Dokumen tersebut bisa mengungkap sumber informasi yang digunakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam menyusun HPS.

"Seringkali HPS, disusun berdasarkan informasi harga dari perusahaan yang akan jadi pemenang tender atau distributor dari semua peserta tender," kata Sudirman Pagardewa .

Setelah itu, ada Standard Bidding Document (SBD) yang dikeluarkan LKPP. Dokumen itu memuat data kualifikasi pengadaan. Berikutnya, ada surat penawaran peserta lelang, dokumen kerja kelompok kerja unit layanan pengadaan, hingga berita acara penetapan pemenang tender. Setelah itu, baru dibuat kontrak kerja dengan pemenang lelang.

"Kontrak pengadaan juga dibuka agar publik bisa membandingkan harga kontrak dengan harga pasar," kata Sudirman Pagardewa .

Sebab, kata Sudirman Pagardewa , seringkali terjadi harga kontrak jauh melebihi harga pasar. Masyarakat juga bisa mencari tahu sendiri apakah dalam pengerjaan suatu proyek terdapat dugaan penyimpangan. Salah satunya dengan mengakses situs opentender.net yang menyajikan data-data pengadaan barang, jasa, maupun konstruksi yang melalui proses lelang elektronik.

 "Opentender seperti dokter, untuk mendiagnosa (korupsi). Kalau untuk mendeteksinya kita harus ke laboratorium, dan lain-lain," kata Sudirman Pagardewa.

Temuan yang didapat dari Opentender.net bisa ditindaklanjuti dengan mencari dokumen-domumen pengadaan baramg dan jasa. Semestinta, setiap instansi bisa dimintai dokumen tersebut. Namun, dari pengalaman ICW, terkadang dokumen yang diperlukan butuh waktu lama untuk mereka dapatkan.

 "Makanya kami dorong agar data-data dibuka untum memudahkan kita melihat adanya potensi penyimpangan pengadaan. Selama ini hampir semua kementerian tertutup," kata Sudirman Pagardewa.

Manajer Divisi Kampanye GRPK, Ogi Palugada menjelaskan, cara masyarakat bisa berpartisipasi mengungkap dugaan penyimpangan melalui situs opentender.net.

Situs tersebut memuat ratusan ribu data pengadaan barang dan jasa mulai 2008 hingga sekarang. "Dari data itu kita analisis, kita gunakan untuk melihat potensi kecurangan," ujar Tari. Dalam situsnya, dirinci secara jelas mengenai proyek tertentu, termasuk harga perkiraan sendiri, dana pagu, dan perusahaan pemenang lelang. Ditambah lagi dengan skor potensi kecurangan, mulai dari 1 hingga 20.

Semakin tinggi angkanya, semakin besar adanya dugaan potensi kecurangan. Data tersebut dihimpun dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) masing-masing wilayah atau lembaga. Dari data tersebut, tinggal dicari data tambahan untuk melanjutkan investigasi (rilis)

Desember 30, 2019