Bandarlampung (JN) - Kader Pemuda Pancasila Kota Bandarlampung apresiasi Pemerintah Provinsi Lampung menumbuhkembangkan gerai Pertamina Shop di seluruh Lampung yang belum terjangkau SPBU. Hal itu dikatakan Christopan Deswansyah, Ketua MPC PP Bandarlampung, Kamis 11 Maret 2020.
"Hampir disemua kabupaten kota di Lampung ada pertamini meski BPH Migas menyatakan illegal. Oleh sebab itu, PP mendukung statmen Ass Bidang Ekubang Pemprov Lampung mendesign regulasi daerah dan menemukan jalan keluar untuk ciptakan keadilan sosial bagi rakyat,"katanya.
Kemarin, Pemerintah Provinsi Lampung melalui Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Provinsi Lampung menyambut baik dan segera menindaklanjuti dengan OPD terkait giat PT Pertamina (Persero) yang menargetkan pembangunan Pertashop hingga 3.827 desa di seluruh Indonesia pada 2020 ini.
Diketahui, PT Pertamina (Persero) yang menargetkan pembangunan Pertashop hingga 3.827 desa di seluruh Indonesia pada 2020 ini. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Direktur Pemasaran Retail Masud Hamid usai acara Kick Off Petrashop PT Pertamina di Nusa Dua, Bali, Kamis (27/2/2020).
"Targetnya minimal di 3.827 desa di seluruh Indonesia tahun ini," ujar Masud seperti ditulis, Jumat (28/2/2020).
Meski begitu, dia mengatakan, Pertamina mengutamakan pengadaan Pertashop di lokasi-lokasi kecamatan yang memang belum memiliki SPBU.
"Lalu yang kedua desa-desa yang kecamatannya ada SPBU tapi araknya jauh antara 5 sampai 10 kilometer. Jadi ini menjadi prioritas masyarakat bisa mendapatkan BBM kualitas bagus dan tidak terlalu jauh dari desanya," kata Masud.
Pengadaan Pertashop ini juga merupakan hasil kerja sama antara Pertamina dengan Kementerian Dalam Neger atau Kemendagri. Sebelumnya, Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Nata Irawan menuturkan, hingga saat ini, ada 500 desa yang memenuhi syarat bisa dibangun Petrashop.
"Dari 3.500-an desa, kita verifikasi, ada sekitar 500 desa yang bisa memenuhi syarat dibangun Pertashop. Hal itu dilihat desa-desa tersebut pernah memenangkan lomba-lomba yang diselenggarakan Kemendagri," ucap Nata Irawan
