LAMPUNG (JN) - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyebutkan, bahwa program Bahan Bakar Minyak atau BBM Satu Harga belum tercapai. Padahal, program sudah diberlakukan sejak 2017 lalu. BPH Migas juga menyebut banyak menemukan kendala dalam menjalankan program tersebut.
Menurut Kepala BPH Migas, Fanshurullah Asa, dari sebanyak 1.600 kecamatan yang ditargetkan, hanya 752 kecamatan yang sudah memiliki penyalur BBM satu harga dari total 2.352 kecamatan hingga akhir 2019.
Fanshurullah menerangkan, salah satu kendalanya, masih sulitnya memperoleh izin pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dari Pemerintah Daerah (Pemda).
"Adanya kendala faktor keamanan di beberapa lokasi, khususnya di wilayah Papua, keterbatasan akses dalam melaksanakan pendistribusian BBM satu harga," ujar Fanshurullah dalam rapat kerja dengan komisi VII DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (12/2).
Tak hanya itu, BPH Migas juga alami kesulitan mencari investor untuk menyalurkan BBM di wilayah 3T. "Lalu adanya kendala dalam menghitung formula harga BBM subsidi," ujar pria yang akrab dipanggil Ifan ini.
Ia juga menyebut dari total 170 penyalur yang telah ada saat ini, 57 penyalur mulai aktif tahun 2017, 74 penyalur berikutnya tahun 2018, sedangkan 39 penyalur pada 2019. Sedangkan rincian penyalurnya yakni 160 lokasi oleh Pertamina, sementara sisanya 10 lokasi dikelola PT AKR Corporindo Tbk.
