Bandarlampung (JN) - Gabungan puluhan aliansi masyarakat, KOBAR, Malapetaka dan Aliansi Rakyat untuk Keadilan alias Ratu Adil, Senin lusa bakal menggelar aksi demontrasi di Depo Perramina Pelabuhan Panjang mendesak transparansi dan akuntabilitas publik penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak berpihak pada peningkatan ekonomi rakyat termasuk desakan pembasmian mafia migas di Lampung.
Hal itu disampaikan Presidium RATU ADIL, Kadi Saputra,SE, Kamis siang.
"Salah satu penyalur Migas di Lampung adalah Pertamina, AKR yang notabene peran cukup besar di Pembangunan Lampung. Namun, tidaklah ada kekurangan, pasifnya penyalur khususnya Pertamina halau pengecer dan pertamini yang menurut UU dan BPH Migas Ilegal bukti ada dugaan mafia migas.
Selain itu, persoalan dugaan kongkalingkong jebolnya kuota BBM di 2019 bukti juga adanya mafia migas. Bahkan, diperparah dugaan mafia pajak di sektor penyalur migas pun bak api dalam sekam,"kata Kadi Saputra di pesan digitalnya, Kamis sore.
Terkait hal dimaksud pemaparan Ratu Adil, pihak Polda, Pemda dan penyalur di tahap konfirmasi.
Catatan redaksi, Pemprov Lampung menargetkan PBBKB yaitu Rp645.000.000.000,00 pada APBD Tahun 2019 dan Rp608.000.000.000,00 pada APBD Perubahan Tahun 2019. Sehingga Total pendapatan dari PBBKB tahun 2019 sebesar Rp599.660.914.181,00 atau 98,63 persen.
Total Wajib Pungut ada 14 yaitu:
1.PT. Pertamina
2.PT. Patra Niaga
3.PT. AKR Corporindo Tbk.
4.PT. Elnusa Petrofin
5.PT. Mitra Utama Energi
6.PT. Lingga Perdana
7.PT. Inti Lingga Sejahtera
8.PT. Sanmaru Indo Energi
9.PT. Dinar Putra Mandiri
10.PT. Teladan Makmur Jaya
11.PT. Jagad Nusantara Energy
12.PT.ExxonMobil Lubricants Indonesia
13.PT. Petrolin Niaga Energi
14.PT. Laros Petroleum
Target pendapatan PBBKB Tahun 2020 sebesar Rp675.000.000.000,00. Pendapatan pada hingga Februari sebesar Rp99.208.716.630,00 atau 14,70 persen.
Hal inilah terkait carut madut soal Migas, asa dugaan atas rendahnya pendapatan pajak daerah sektor migas. Bisa jadi, muasal gerakan dwminteasi besr bakal di gelar di Depo Pertamina Panjang (Rilis)
Catatan redaksi, Pemprov Lampung menargetkan PBBKB yaitu Rp645.000.000.000,00 pada APBD Tahun 2019 dan Rp608.000.000.000,00 pada APBD Perubahan Tahun 2019. Sehingga Total pendapatan dari PBBKB tahun 2019 sebesar Rp599.660.914.181,00 atau 98,63 persen.
Total Wajib Pungut ada 14 yaitu:
1.PT. Pertamina
2.PT. Patra Niaga
3.PT. AKR Corporindo Tbk.
4.PT. Elnusa Petrofin
5.PT. Mitra Utama Energi
6.PT. Lingga Perdana
7.PT. Inti Lingga Sejahtera
8.PT. Sanmaru Indo Energi
9.PT. Dinar Putra Mandiri
10.PT. Teladan Makmur Jaya
11.PT. Jagad Nusantara Energy
12.PT.ExxonMobil Lubricants Indonesia
13.PT. Petrolin Niaga Energi
14.PT. Laros Petroleum
Target pendapatan PBBKB Tahun 2020 sebesar Rp675.000.000.000,00. Pendapatan pada hingga Februari sebesar Rp99.208.716.630,00 atau 14,70 persen.
Hal inilah terkait carut madut soal Migas, asa dugaan atas rendahnya pendapatan pajak daerah sektor migas. Bisa jadi, muasal gerakan dwminteasi besr bakal di gelar di Depo Pertamina Panjang (Rilis)
