Bandarlampung (JN) - Camat Panjang periode jabatan tahun 2019 sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA) dana APBD dan DAU Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2019 menghilang dari publik pasca indikasi Korupsi Kolusi dan Nepotisme serta penyimpangan asas kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan terkuak.
"Pak Camat sedang keluar kantor,"kata Sekcam Panjang M.Epri Kusuma Yuda, kemarin
Betapa tidak, kegiatan peningkatan kapabilitas masyarakat di Panjang Utara, Way Lunik, Ketapang dan Panjang Selatan diduga bernuansa penggelembungan anggaran, tumpang tindih biaya kegiatan dan laporan keuangan manipulatif.
Dugaan maladministrasi terjadi dikegiatan peningkatan kapabilitas masyarakat untuk biaya Belanja Alat Tulis Kantor;Belanja Hibah Barang dan Jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat;Belanja Publikasi ( Spanduk,Media cetak dan Media Elektronik; Belanja Bahan Praktek dan percontohan;Belanja Makanan dan Minuman;Belanja Jasa Nara Sumber / Tenaga ahli / Instruktur;Belanja Dokumentasi sangat bernuansa dugaan korupsi.
Diketahui, Wali Kota Bandar Lampung Herman HN melantik sejumlah pejabat eselon III, dan IV di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) setempat, diaula Gedung Semergou, Jumat (14/6/2019) yaitu eselon III sebanyak 22 orang, 9 diantaranya camat, kemudian eselon IV 55 orang didalamnya terdapat 12 lurah.
Camat yang dilantik ada 9 orang, diantaranya Bagus Harisma Bramado (camat Panjang), Zolahudin Alzam Zami (camat Sukarame), Febriana (Kedaton), Robi Suliska Sobri (Sukabumi), Syamsurizal (Enggal), Ikhwan Adji Wibowo (Telukbetung Selatan). Socrat Pringgodano (Kemiling), Kenedy Danial (Rajabasa), Emrin Riady (Tanjungkarang Timur).
Kemudian 12 lurah baru, yakni Desi Adha (Way Dadi Baru), Husni Zakiya (Gunung Sulah), Usmansah (Pidada), Sumarno (Rajabasa Jaya), Sadarudin (Gedong Meneng), Sayuti (Keteguhan).
Wafdi Kurnia (Pelita), Teguh Djayadi (Pahoman), Hartanto (Perumnas Way Halim), Alen Sadeli (Sidodadi), M Fachrinir (Palapa) dan Achmad Suhendri (Kelapa Tiga Permai)
