Memasuki tahun 2018, Indonesia dituntut untuk menghadapi tantangan berat di berbagai sektor pembangunan. Resolusi 2018 yang lebih maju perlu adanya tunjangan dari evaluasi kinerja selama 2017. Evaluasi ini dilakukan untuk mengkaji dimana kekurangan yang hendaknya dibenahi dan sejauh mana kemajuan yang harus terus dipertahankan dan ditingkatkan. Hal itu dapat memberikan pandangan tentang apa yang perlu dilakukan pada setahun mendatang.
Kemiskinan dan ketimpangan merupakan tantangan besar yang perlu ada upaya untuk mengurangi pada tahun selanjutnya. Selama tahun 2017, angka kemiskinan walau turun 10, 64 persen namun masih di bawah target yang ditetapkan oleh pemerintah. Tidak terpenuhinya target tersebut merupakan pelajaran besar untuk tahun selanjutnya agar lebih meningkatkan upaya mengurangi angka kemiskinan. Kemiskinan apabila dapat teratasi akan menunjukkan kemajuan dari bangsa ini, karena kemakmuran rakyat merupakan indikator kemajuan bangsa itu sendiri.
Salah satu dimensi kemiskinan yang buruk di Indonesia adalah kecukupan gizi. Laporan UNICEF, Badan PBB untuk anak-anak menunjukkan, selama 2017 hampir 37 persen anak di bawah usia lima tahun pertumbuhannya terganggu. Begitu juga satu dari sepuluh anak dibawah usia lima tahun diduga mengalami kekurangan gizi yang akut. Selain itu, peningkatan kemiskinan di daerah perkotaan tercatat meningkat 0,33 juta orang miskin di daerah perkotaan selama 2017, meskipun secara umum angka kemiskinan persentasenya menurun.
Salah satu penyebab terjadinya peningkatan orang miskin di daerah perkotaan adalah meningkatnya arus urbanisasi. Diprediksikan sekitar 68 persen penduduk akan bertempat tinggal di daerah urban pada tahun 2025. Apabila pemerintah tidak ada langkah untuk mengantisipasi hal buruk yang akan terjadi pada daerah perkotaan, maka perkotaan akan menjadi tempat pusat kemiskinan yang cepat.
Selain masalah kemiskinan, ketimpangan juga menjadi momok menakutkan bagi pembangunan Indonesia. Oxfam mencatat bahwa ketimpangan di Indonesia pada 2017, dari kekayaan 1 persen penduduk terkaya sebanding dengan 49 persen penduduk termiskin di Indonesia. Atau kekayaan empat orang terkaya di Indonesia sejajar dengan 100 juta orang termiskin di Indonesia. Data tersebut menunjukkan masih tingginya angka ketimpangan di Indonesia, apabila ketimpangan tidak diatasi dengan baik maka akan terjadi kesenjangan yang merambat ke persoalan lain di ranah sosial dan politik.
Tak kalah menakutkan dari kemiskinan dan ketimpangan adalah problema kasus korupsi yang tidak kunjung reda. Virus ini menyerang pejabat-pejabat mulai tingkat kepala desa, kepala daerah dan tingakatan yang lebih tinggi. Banyak pejabat tinggi negara yang tersangkut kasus korupsi jutaan, ratusan juta, bahkan miliaran rupiah.
Beberapa pejabat telah ditangkap dan kasusnya ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, satu kasus selesai muncul kasus baru, seakan korupsi menjadi candu yang sulit diputuskan daurnya. Kasus KTP elektronik mislanya, yang merugikan negara lebih dari Rp 2 triliun dan melibatkan banyak pejabat yang terseret di dalamnya. Begitu mudahnya para pejabat mengeruk uang rakyat yang tidak sedikit itu.
Resolusi
Penyebab kasus korupsi menjadi penyakit ganas yang seakan mustahil disembuhkan adalah ramahnya penegakan hukum terhadap para koruptor. Tidak adanya sanksi sosial yang berefek jera kepada mereka yang tersandung kasus korupsi membuat korupsi menjadi budaya di kalangan pejabat. Mereka yang melakakukan korupsi tidak merasa malu dan bersalah terhadap kejahatan yang dilakukan walau muncul di layar televisi. Para koruptor hanya takut dirinya miskin daripada hukuman negara terhadap perbuatannya.
Pemulihan kestabilan negara pada tahun 2018 sangat diharapkan oleh masyarakat Indonesia. Harapan mereka yang dititpkan terhadap wakil rakyat tidak ingin hanya menjadi mimpi manis belaka. Haknya sebagai warga negara Indonesia ingin didapatkan, bukan malah dikorupsi oleh para pejabat pemerintah.
Penyediaan layanan publik dan perencanaan yang inovatif di daerah perkotaan perlu dilakukan untuk mengurangi angka kemiskinan di daerah perkotaan sebagai kawasan urban. Tidak kalah penting pembangunan infrastruktur dan pemanfaatan dana desa yang sepenuhnya untuk rakyat tanpa disalahgunakan perlu dilakukan, agar tidak terjadi ketimpangan sosial di masyarakat. Kesejahteraan selalu didambakan oleh masyarakat, namun kemiskinan dan kemelaratan yang selalu didapatkan.
Masalah terbesar yang membuat Indonesia mundur seperti korupsi, penegakan hukum, kemiskinan, dan ke timpangan perlu adanya langkah konkret dan terarah dari pemerintah untuk menunjang pembangunan pada tahun 2018. Perekonomian Indonesia yang diprediksikan tumbuh 5,3 persen akan meningkat satu tahun mendatang menjadi penentu kemajuan dari bangsa ini. Itu apabila direncanakan dengan baik akan membantu pembangunan yang lebih maju kedepannya.
Beberapa tantangan yang menyertai sektor perekonomian itu bergantung terhadap kebijakan pemerintah di sektor sosial, kebudayaan, lingkungan, dan upaya pemerintah dalam memfasilitasi pembiayaan pembangunan. Dalam memberikan suatu kebijakan pemerintah harus mengutamakan kesejahteraan masyarakat bukan keuntungan pribadi. Maka dari itu evaluasi perjalanan selama setahun yang lalu perlu dilakukan untuk mengambil pelajaran agar lebih baik lagi pada perjalanan setahun berikutnya.
