Bandarlampung (JN) Aliansi KERAMAT dan ELSAM mendesak Mendagri, Gubernur dan DPRD Kota Bandarlampung membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mencabut serta memecat direksi dua perusahaan daerah milik Pemkot Bandarlampung sesuai Keputusan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 185/I.05/HK/2019 dan Keputusan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 186/I.05/HK/2019; diduga melanggar asas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya, Pasal 5 Ayat (2) UUD 1945; UU No.23/2004; PP No.54/2017; Permendagri No.18/2018,
"Kami minta dewan kota bentuk pansus untuk memecat dan memberhentikan direksi atas dua perusahaan daerah milik Pemkot Bandarlampung diduga maladministrasi negara. Jika seruan kami tidak diindahkan, gerakan aksi demontrasi lusa kami gelar,"kata Sudirman, Panglima Perang Aliansi KERAMAT Jumat 14 Februari 2020 di pesan digitalnya ke redaksi..
Diketahui, Pemkot Bandar Lampung menetapkan jajaran direksi Perusahaan Daerah (PD) Pasar dan PD Kebersihan periode 2019-2021.
Pengangkatan direksi PD Pasar tertuang dalam Keputusan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 185/I.05/HK/2019. Sedangkan pengangkatan direksi PD Kebersihan merujuk Keputusan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 186/I.05/HK/2019.
Sebelumnya, penetapan jajaran direksi PD Pasar dan PD Kebersihan berlangsung pada Jumat (15/2/2019)
Di PD Pasar, jabatan direktur utama dipegang oleh Edy Gulvari. Kemudian, ada nama Izuddin sebagai direktur umum dan I Putu Nurjana sebagai direktur teknis.
Sementara di PD Kebersihan, posisi direktur utama dijabat oleh M.Husein. Lalu Gatot Azhari sebagai direktur umum dan Bahder Johan sebagai direktur teknis.
Terpisah, Salib Buda menegaskan dugaan maladministrasi di PD Kebersihan dan PD Pasar wajib disikapi oleh Gubernur, Mendagri dan Dewan Pengawas kedua BUMD Milik Pemkot Bandarlampung.
"Herman HN selaku kepala daerah yang bijak dan paham hukum pasti akan mencabut kedua SK dan dilakukan seleksi ulang dari nol. Kami kawal kebijakan Herman HN terkait kedua BUMD ini,"kata Salib Buda, Jumat 14 Februari 2020,selaku Direktur ELSAM
Terkait permintaan KERAMAT dan ELSAM minta pejabat instansi terkait belum dapat memberikan keterangan resmi (rilis)
