 |
| Proyek Bermasalah 2019 Dishut Lampung |
Bandarlampung (JN)-Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung didesak tidak melakukan "deal-deal' alias bagi-bagi paket proyek, baik swakelola maupun lelang di TA 2020 seperti tahun anggaran sebelumnya dan meningkatkan pelayanan publik prima menuju Good Governance Bidang Kehutanan serta peningkatan profesionalisme bawahanya.
Selain itu, Kadishut Provinsi Lampung juga diminta tidak memakai ASN tahun lalu sebagai pejabat kegiaran Barjas di Tahun 2020
Hal itu dikatakan Rahman Al Jabbar, Jendral Lapangan KOBAR, Jumat 14 Februari 2020.
"Pergeseran KPA Dishut Provinsi Lampung diharapkan mampu ciptakan OPD Clean and Clear terhadap KKN. Saat ini, aroma pemecahan anggaran kegiatan jadi paket dengan nilai kecil terdengar sengaja dilalukan di TA.2020. Bahwa bemar, proses Barjas di BLP Barjas, namun kebijakan perantara akhir tetap di Kadishut selaku KPA,"ujarnya
Kata Rahman Al Jabbar jika himbauan tidak diindahkan, dipastikan ada pergerakan masa demo ke Dishut Provinsi Lampung.
Terpisah, Salib Budha selaku Direktur ELSAM Lampung sangat mendukung clean and clear KKN di OPD Dishut Provinsj Lampung.
" Kami meyakini, Kadishut Provinsi Lampung akan transparan, akuntabel kelola anggaran TA.2020. Jika aroma KKN benar adanya. Kami terdepan gelar demo Kadishut Pemprov Lampung dicopot dari jabatannya,"katanya.
