Bandarlampung (JN) - Aliansi Rakyat Untuk Keadilan akan mendesak Kejaksaan Tinggi Lampung memanggil seluruh kepala sd,smp,sma juga Disidik Provinsi atas dugaan Kongkalikong Pengadaan Tablet dan Perangkat Komputer BOS Kinerja dan Affirmasi 2019- Program pengadaan fasilitas akses ‘rumah belajar’ yang dibiayai dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kinerja dan Affirmasi Tahun 2019 di Kabupaten/kota di Provinsi Lampung diduga menyimpang karena menjadi ajang cari untung oknum-oknum di dinas Pendidikan Kabupaten/kota dan Provinsi Lampung.
Diketahui Provinsi Lampung tahun 2019 menerima dana Bos Kinerja mencapai Rp49.836 miliar untuk 23.341 siswa dengan penerima bantuan sebanyak 166 sekolah tersebar di kabupaten kota se Provinsi Lampung.
Sedangkan untuk Bos Affirmasi Tahun 2019 Provinsi Lampung menerima anggaran sebesar Rp105.264.000,000 diperuntukan bagi 1.339 sekolah dan 36.564 siswa.
Sejumlah dinas pendidikan kabupaten / dan dinas pendidikan di Provinsi Lampung yang seharusnya mendukung percepataan pembelajaraan digital di dunia pendidikan kenyatanya menghambat pendidikan itu sendiri.
Pasalnya hingga kini masih banyak sekolah-sekolah mulai dari SD-SMP, sampai SMA/SMK di Provinsi Lampung belum memperoleh fasilitas akses rumah belajar akibat dugaan intervensi dari pejabat di dinas pendidikan kabupaten kota dan Provinsi Lampung.
Perlu diketahui anggaran dari pemerintah pusat untuk fasilitas belajar yang telah ditetapkan di dalam Permendikbud Nomor 31 Tahun 2019 itu, pengadaan untuk tablet FC dibanderol Rp2.000.000 per unit.
Kemudian Pengadaan komponen fasilitas akses ‘rumah belajar’ seharga Rp19.000.000 berupa, perangkat komputer FC, Laptop, proyektor sistem DLP, perangkat jaringan nirkabel (access point), dan perangkat penyimpanan eksternal hardisk kapasitas satu terrabyte, tipe SATA, diduga juga tidak sesuai dengan spek.
Namun fakta dilapangan banyak sekolah yang sudah melakukan pembelian tablet dibawah dari harga standar, kemudian tak sedikit sekolah khususnya SMP dan SMA /SMK yang mendapat anggaran diatas 200 juta belum melakukan pembelian karena dilarang dari dinas pendidikan, dengan dalih proyek tersebut akan ditender
Berdasarkan penelusuran dan investigasi wartawan, ditemukan sejumlah pelanggaran aturan dan penyalahgunaan wewenang dilakukan pejabat di dinas pendidikan kabupaten/kota dan pejabat di dinas pendidikan Provinsi Lampung dalam program ini, dan berpotensi merugikan negara dan memperkaya diri sendiri.
“Sekolah kita belum boleh beli pak, memang anggaran itu tahun 2019, tapi karena ada perintah dari dinas pendidikan harus lelang, makanya kita belum eksekusi,” kata salah satu kepala SMA di kabupaten Mesuji yang minta namanya tidak dikorankan, saat diwawancarai wartawan.
Tim investigasi menemukan sejumlah SMA yang telah melakukan pembelian tablet melalui program aplikasi Siplah Blanja harus dibatalkan akibat perintah dari oknum pejabat di dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
“Kita kemarin sudah pesan lewat siplah barang sudah diantar tapi kita tolak, karena dilarang oleh dinas pendidikan Lampung, kalau kita bayar menyalahi aturan. Kami rata-rata kepala sekolah pada bingung, semua, tapi kalau kita beli malah dibilang, langgar aturan,” kata kepala sekolah di daerah Mesuji yang minta namanya dirahasiakan.
Ia pun mengaku sampai saat ini khusus SMA/SMK penerima dana BOS Kinerja dan Affirmasi di Lampung masih bingung dan masih akan dikumpulkan oleh dinas Pendidikan Lampung terkait mekanisme.
“Katanya mau dilelang, jadi kita masih nunggu perintah dinas dulu, katanya dalam minggu-minggu ini mau dikumpulin,” ujarnya.
Temuan lainnya dalam pengadaan rumah belajar di sekolah-sekolah di Lampung banyak yang tidak sesuai spek, bahkan banyak tablet yang dibeli pihak sekolah harganya dibawah dari plapond yang sudah ditetapkan.
Penemuan lain di lapangan, ternyata karut marut pengadaan tablet dan perangkat computer program BOS Afirmasi dan kinerja di Lampung ini akibat dugaan kongkalikong oknum pejabat di dinas pendidikan Lampung dengan salah satu perusahaan berinisial Ad.
Bahkan PT Ad diduga lancang memiliki user name dan password milik sekolah yang biasa digunakan oleh sekolah untuk masuk program Siplah. Padahal dalam aturannya jelas bahwa pihak penyedia tidak diperkenankan mengetahui password dan usrename Program Siplah dari sekolah.
“Kita memang diarahkan ke PT AD, dan PT AD itu yang minta password dan user name, namanya perintah sudah dikoordinasikan. Kami tidak bisa apa-apa,” ujar kepala sekolah ini.
Nanang Manager PT AD yang dikonfirmasi wartawan melalui ponselnya tidak diangkat meskipun sudah dihubungi sebanyak tiga kali. Wartawan pun coba mengirim pesan unttuk konfirmasi melalui WhatsApp, namun pesan hanya dibaca, dan tidak balas.
Namun tak berselang lama WhatApp milik wartawan langsung diblokir.
Wartawan pun mencoba mengkonfirmasi Kabid Pembinaan SMA dinas Pendidikan Provinsi Lampung Diona Kathrina melalui ponselnya tak direspon. Pesan singkat yang dikirim pun tak dibalas. (HARTONI _Diolah dari berbagai sumber)
