BANDARLAMPUNG (JN) - Ketua FSBKU-KSN Yohannes Joko Purwanto menilai wacana Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menghentikan proyek infrastruktur jalan menuju lokasi teropong bintang bakal mencoreng nama Bumi Ruwa Jurai di kancah nasional dan Asia.
Sebab, tentunya pembangunan teropong bintang di Lampung telah melalui kajian dari pemerintah pusat dengan menempatkannya di lahan konservasi Taman Hutan Rakyat (Tahura) Wan Abdul Rachman (WAR).
“Ini bukan soal teropong bintang, tetapi adanya kepedulian dari tingkat nasional dan internasional yang bertempat di Lampung. Kalau penguasa Lampung mau menghentikan pembangunan infrastruktur yang sudah hampir setengah jalan, ya tidak apa-apa,”kata Ketua FSBKU-KSN yohannes Joko Purwanto, Rabu (5/2).
“Tetapi kedepannya, persoalan ini bisa saja menjadi catatan buruk di kancah nasional dan internasional terkait bobroknya sistim birokrasi kita. Kenapa? Tentunya mereka akan berfikir, adanya pergantian penguasa bisa berdampak pada perubahan kebijakan yang telah berjalan,”tegas dia.
Selain itu, Joko juga menyinggung sikap Gubernur Lampung Arinal Djunaidi yang terkesan tutup mata terkait beberapa persoalan di Bumi Ruwa Jurai.
Misalnya, ia mencontohkan, persoalan tegal mas, PT LIP dan Hak Guna Usaha (HGU) PT SGC.
“Kenapa persoalan yang dikelola oleh pihak swasta tidak dipermasalahkan. Padahal sudah ada desakan dari masyarakat agar gubernur Lampung segera mencari solusi dari permasalahan tersebut supaya tidak merugikan masyarakat,”tegas dia.
“Sementara wacana pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintah malah diributin. Sekalipun pemerintah pusat ingin membangun teropong bintang di wilayah konservasi, sudah tentu itu melalui kajian mendalam dan pemprov semestinya harus mendukungnya.Emang yang punya negara ini siapa, apakah pemprov?,”sindir dia.
Humas Pusat Perjuangan Rakyat Lampung (PPRL) ini menjelaskan soal asal mula Lampung dipilih sebagai tempat pembangunan teropong bintang yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta bantuan dari luar negeri.
“Pemerintah pusat yang membangunnya dalam hal ini lembaga terkait astronomi, antariksa dan IPTEK. Emang pemprov Lampung punya duit untuk membangun teropong bintang dengan membeli teleskop segede gaban itu.Pemprov DKI Jakarta dan Jabar aja gak mampu,”sindir dia.
Menurut dia, ada 3 provinsi yang mengajukan diri untuk dilakukan pembangunan teropong bintang, yakni, Banten, Sumsel dan Lampung.
“Kemudian Lampung terpilih. Setelah terpilih, kemudian, mau dilepas begitu saja, apa tidak sayang. Ingatlah, setiap kebijakan dari pemimpin akan selalu dikenang oleh masyarakatnya saat menjabat selama 5 tahun,”ungkap dia.
Ia berharap, pemprov Lampung dapat mengkaji ulang rencana penghentian pembangunan infrastruktur tersebut.
“Setahu saya di jaman Gubernur sebelumnya, dia memanfaatkan adanya program nasional ini untuk tempat pariwisata dan pendidikan. Walaupun tetap mengeluarkan biaya, tapi efeknya bayangin aja semua mahasiswa asronomi se-Asia datang ke Lampung. Semestinya pemikiran kedepan seperti ini menjadi prioritas pemimpin dalam setiap kebijakannya,”ungkap dia.
