 |
| Keterangan foto: Wilson (kanan) berbagi sembako bantuan warga kepada pengemudi Ojek Online |
Jakarta – Perusahaan pers mainstream bersama organisasi pers konstituen Dewan Pers baru-baru ini beraudiensi dengan pemerintah, menyampaikan keluhan mereka terkait kinerja perusahaan yang sedang megap-megap akibat bencana Virus Corona. Di bawah komandannya, Ketua DP, M. Nuh, didampingi Menteri Komunikasi dan Informatika dan Ketua Komisi I DPR RI, team pers konvensional itu bertemu Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, pada Sabtu, 11 April 2020.
Menurut berita yang dilansir inews.id, hadir dalam pertemuan team DP dengan Menko Airlangga via teleconference, selain Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafidz, juga terlihat para konstituen DP, yakni Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Serikat Perusahaan Pers (SPS), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Serikat Media Siber Indonesia, Pewarta Foto Indonesia dan Forum Pemred.
Mewakili kelompok yang diklaim sebagai ‘kalangan pekerja pers Indonesia’ itu, Ketua DP M. Nuh menyampaikan uneg-uneg perusahaan dan pekerja pers disertai permintaan agar pemerintah turun tangan membantu mengatasi kesulitan keuangan yang dihadapi ‘dunia pers’ saat ini. M. Nuh juga menyampaikan sejumlah usulan mengenai perlunya perlindungan dari pemerintah terhadap keberlangsungan Pers Nasional di masa pandemi virus corona atau Covid-19.
Tidak tanggung-tanggung, ada sembilan poin usulan DP kepada Pemerintah RI melalui Menko Airlangga. Usulan itu mulai dari penghapusan kewajiban pembayaran pajak perusahaan pers, penangguhan pembayaran denda-denda pajak terhutang, pembayaran premi BPJS, dan subsidi listrik. Bahkan, DP juga meminta pemerintah membantu biaya pengadaan kertas koran dan subsidi paket internet murah.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA menyatakan keprihatinannya yang amat mendalam atas kekerdilan dan kesesatan pikir para perusahaan pers, pekerja pers, dan organisasi pers bersama pembinanya, Dewan Pers, itu.
“Pertama, saya menampaikan rasa prihatin kepada kawan-kawan pekerja pers bersama induk semangnya, para pengusaha pers. Juga rasa prihatin saya kepada teman-teman organisasi pers binaan Dewan Pers. Saya sangat prihatin karena pola pikir mereka yang kerdil dan sesat dalam menghadapi bencana Covid-19 ini,” ujar Wilson yang merupakan Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu.
Menurut tokoh pers nasional yang getol membela wartawan dan masyarakat yang terzolimi akibat pemberitaan di negeri ini, DP dan kawan-kawannya itu semestinya menyadari bahwa dunia pers sekarang sudah mengalami loncatan perubahan yang sangat jauh, ibarat dari bumi meloncat ke langit. Wilson menjelaskan bahwa dalam kondisi rakyat yang terlunta akibat bencana Virus Corona saat ini, negara harus prioritas fokus membantu rakyat, termasuk di dalamnya para wartawan. Rakyat butuh makan untuk dapat bertahan hidup di tengah pandemic Covid-19.
Nah, agar uang rakyat dapat dikelola tepat sasaran, kata Wilson, negara harus fokuskan bantuan ke rakyat, bukan perusahaan pers.
“Perusahaan pers itu adalah entitas bisnis, prinsip mereka adalah hukum ekonomi, dengan modal sekecil-kecilnya meraih untung sebesar-besarnya. Pemerintah tidak boleh bantu mereka, apalagi dalam kondisi begini, keuangan negara menipis, kebutuhan rakyat menggunung. Seharusnya perusahaan-perusahaan itu yang bantu negara,” tegas lulusan program pasca sarjana Global Ethics dari Birmingham University, Inggris, itu.
Lebih jauh, Wilson menyindir kelakuan Dewan Pers bersama para underbow-nya tersebut terkait independensi pers yang selama ini menjadi jargon pers nasional Indonesia.
“Miris sekali, dengan terpaan bencana virus Covid-19, Anda sudah merengek-rengek menyerahkan leher independensi Anda untuk ditebas oleh pihak pemerintah. Kelompok pers apa Anda itu, jika bukan pecundang! Buang ke laut saja baju independensi pers Anda dan balik kampung cangkul kebun, lebih bermakna hidupmu,” ujar Wilson yang dalam beberapa tahun terakhir ini mengkritik kinerja Dewan Pers yang masih memelihara pola pikir dunia pers kolot bin jadul.
Tidak hanya sampai di situ, Wilson juga mengatakan bahwa ia sedih ketika melihat Ketua Dewan Pers tidak cerdas dalam mengelola dunia pers di tanah air.
Salah satu cara mengatasi masalah keuangan perusahaan pers yang menjelang kolaps itu, saran Wilson, adalah dengan membangun atau mengalihkan sistim publikasi dari konvensional ke fully-digitalized publication.
“Sederhananya, hentikan dunia cetak sekarang juga, bangun media online yang benar-benar modern, profesional, canggih, dan terpercaya serta massif. Media online itu 1000 kali lebih murah dibandingkan versi cetak yang coba dipertahankan Dewan Pers dengan mengemis kertas ke Airlangga itu. Cobalah hitung dengan baik dan jujur, jika Anda berpindah dari konvensional ke full digital atau dalam jaringan (daring), dana operasional bulanan akan berlebih, dan itu bisa kalian sumbangkan ke negara,” urai Wilson panjang lebar.
Menurut mantan dosen paruh waktu Universitas Bina Nusantara Jakarta ini, PPWI sebagai organisasi yang kecil saja bisa galang dana bagi membantu sesama warga yang kesulitan hidup akibat bencana Corona yang melanda dunia ini.
“Walau kecil dana yang terkumpul melalui kegiatan Diklat Jurnalistik Corona yang sedang kita jalankan saat ini, tapi ini adalah fakta bahwa jika pers mau melakukan penggalangan dana dengan cara yang cerdas, masalah keuangan pers dapat diatasi. Memang tidak mudah, tapi bisa dilakukan tanpa haru mengemis ke pemerintah,” cetus Wilson yang juga merupakan Ketua Persaudaraan Indonesia Sahara Maroko (Persisma) ini yakin.
Pada kesempatan yang sama, Wilson juga menyentil Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafidz yang menurutnya 11-12 (sama – red) dengan Ketua DP. (APL/Red)
