BANDARLAMPUNG (JN) - Kamis, 16 Januari 2020 Aliansi KERAMAT bakal dipastikan menggelar aksi demontrasi depan Kantor BBWS Mesuji Sekampung dan Kejati Lampung bawa masalah SNVT PJSA, SNVT PPJA, SNVT BBWS Mesuji Sekampung.
Bahkan turutserta dilaporkan kepada publik Indikasi KKN Disdik Kota Bandarlampung dan Dinas PUPR Provinsi Lampung kesemuanya merupakan realisasi anggaran pembangunan tahun 2019 yang terindikasi inkonsistensi terhadap peraturan perundang-undangan.Demikian dikatakan Sudirman Pagardewa dalam rilis ke redaksi, Selasa 14 Januari 2020
'Surat pemberitahuan untuk aksi KERAMAT telah diterima oleh Polres Kota Bandalampung, kami pastikan demo besok bakal berlangsung,"katanya
Sudirman Pagardewa dalam rilisnya mengungkapkan bahwa dugaan proyek irigasi yang beraroma tindak pidana korupsi di Satker PJSA, Saker PJPA, Satker Pembangunan Bendungan dan Satker BBWS Mesuji Sekampung Tashun Anggaran 2018 s/d 2019 bakal dibeberkan ke publik dan pejabat hukum oleh Aliansi KERAMAT dalam aksi demontrasi 9 Januari 2020 di Kantor BBWS Mesuji Sekampung.Pasalnya, BBWS Mesuji Sekampung diduga penyumbang KKN di Indonesia yang hampir 80 persen kasus yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berasal dari sektor tersebut.
Panglima Perang Alinasi KERAMAT Sudirman Dewa mengungkapkan celah oknum untuk melakukan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di BBWS Mesuji Sekampung terbuka lebar
Sudirman Pagardewa mengatakan, spesifikasi teknis bisa dimainkan dengan menaikkan spesifikasi sehingga anggaran menjadi besar. "Juga mengarahkan spesifikasi teknis pada peserta lelang tertentu sehingga hanya satu peserta lelang yang lolos. Ada 13 paket kegiatan milik PJPA yang diduga jadi ajang korupsi berjamaah," kata Sudirman Pagardewa.
Sejumlah paket yang dikritisi, diantaranya
- Peningkatan Daerah Irigasi Way Rarem (BR.0 - BR.1k5) Sepanjang 6 Km Nilai HPS Rp 57.773.320.000,00 Pelaksana RAHMAT UTAMA MULIA Senilai Rp 47.808.808.217,50
- Pengawasan Teknik dan Supervisi Peningkatan Daerah Irigasi Way Rarem (BR.0 - BR.1k5) Nilai HPS Rp. 1.179.780.000,00 Pelaksana PT. MANGGALA KARYA BANGUN SARANA Senilai Rp 1.017.720.000,00
- Pekerjaan Peningkatan Daerah Irigasi Rawa Mesuji Atas (P1, P2, P3, P4, P6 dan P9), Penyedia Jasa Nilai Pagu Rp 30.847.800.000,00 (30 M) Pelaksana PT. Bukit Baraja Jaya dengan Nilai Kontrak dana sebesar Rp. 22.743.345.900,-
- Pengawasan Teknik dan Supervisi Peningkatan Daerah Irigasi Rawa Mesuji Atas (P1,P2,P3,P4,P6, dan P9) Nilai HPS Rp 1.109.780.000,00 Pelaksana PT. TRIDECONST Senilai Rp 1.053.140.000,00
- Pekerjaan Peningkatan Daerah Irigasi Way Tebu System Nilai HPS Rp 48.457.794.000 Pelaksana PT. BENTENG INDO RAYA Senilai Rp 39.251.575.000
- Pengawasan Teknik dan Supervisi Peningkatan Daerah Irigasi Way Tebu System Nilai HPS Rp 1.489.779.500 Pelaksana PT. TRIEXNAS Senilai Rp 1.333.860.000
- Peningkatan Dearah Irigasi Way Seputih Nilai HPS Rp 23.772.100.000 Pelaksana PT. PESONA ALAM HIJAU Senilai Rp 19.712.627.000
- Pengawasan Teknik dan Supervisi Peningkatan Daerah Irigasi Way Seputih Nilai HPS Rp 1.189.780.000 Pelaksana PT. GLOBETEK GLORY KONSULTAN Senilai Rp 1.127.025.900
- Pekerjaan Peningkatan Daerah Irigasi Way Pengubuan Nilai HPS Rp 23.772.100.000 Pelaksana PT. ANNISA BERKAH UTAMA Senilai Rp 19.017.691.000
- Pengawasan Teknik dan Supervisi Peningkatan Daerah Irigasi Way Pengubuan Nilai HPS Rp 1.189.780.000 Pelaksana PT. BUANA REKAYASA ADHIGANA Senilai Rp 1.079.281.500
- Peningkatan Daerah Irigasi Rawa Mesuji - Tulang Bawang Unit IV (SK.1 & SK.2) Nilai HPS Rp 23.772.100.000,00 Pelaksana PT. BARAGALU TIAS JAYA Senilai Rp 18.253.323.000,00
- Pengawasan Teknik dan Supervisi Peningkatan Peningkatan Daerah Irigasi Rawa Mesuji - Tulang Bawang Unit IV (SK.1 & SK.2) Nilai HPS Rp 1.189.780.000,00 Pelaksana PT. TRIEXNAS Senilai Rp 1.049.345.000,00
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Baku Way Sepagasan Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu Nilai HPS Rp 8.085.484.000,00 Pelaksana CV.GRAHA ALVIN MANDIRI Senilai Rp 6.413.715.000,00
Sementara untuk SNVT PJSA yaitu
- Pembangunan Pengaman Pantai Karya Tani Th 2016 Senilai Rp 17.800.000.000 di Menangkan Oleh PT. NurytaSaripratama
- Pembangunan Pengaman Pantai Karya Tani (lanjutan) th 2017 2018 dan 2019 Senilai Rp 88.383.014.500 yang di menangkan oleh PT. SAC Nusantara
- Pekerjaan Supervisi Pembangunan Pengaman Pantai Karya Tani Senilai Rp 3.500.000.000 yang di menangkan oleh PT. INAKKO Internasional Konsulindo
- Pembangunan Pengaman Pantai Karya Tani (lanjutan);Kab. Lampung Timur1.773 Km TA 2019 Senilai Rp 40.768.071.000
- Pekerjaan Supervisi Pembangunan Pengaman Pantai Karya Tani TA 2019 Senilai Rp 869.699.000
- Pembangunan Pengaman Pantai Pesisir Barat Kec. Pesisir Utara Desa Kerbang Dalam dengan Nilai HPS senilai Rp Rp 4.849.944.000,00 yang di laksanakan Oleh CV. DUTA AGUNG PERSADA Senilai Rp Rp 4.146.478.600,00
Selanjutnya, Satker Bendungan dengan kegiatan yaitu
- Pembangunan Bendungan Way Sekampung di Kabupaten Pringsewu (Paket 1)
- Pembangunan Bendungan Way Sekampung di Kabupaten Pringsewu (Paket 2)
- Pembangunan Embung Konservasi Itera Tahap III (Lanjutan)
- Pembangunan Embung Konservasi Itera Tahap IV (Lanjutan) Dilaksanakan oleh CV Lembak Indah Rp 1.363.254.200
"Diduga Kuat Pekerjaan Embung di ITERA adanya dugaan Kuat Markup Vilume dalam item pekerjaan galian tanah cadas dalam Proses Pengerjaan Pekerjaan diduga dan Nampak Jelas Tidak Profisinal melihat Alat Yang di gunakan dalm Proses pembuatan Embung Tidak Sesuai.dalam Pelaksanaan Pekerjaan Sendimen nampak Penggunaan Alat molen secara Manual bukan Mixer secara Jelas Pekerjaan APBN yang anggarannya Besar Justru Pengawasannya Lebih ketat Bahkan Pekrjaan Pondasi Tidak Terlalu Dalam sehingga Embung Mengantung Asal Tempel.
Proses Pengerjaan Embung Itera IV Juga Mengesankan Pekerjaan yang tidak Profesinal Pekerjaan tahun Laulu yang Nampak Banyak Sendimen yang Retak. Terlebih Pareah Lagi Adanay Dugaan Kuat Korupsoi pada Anggaran Item Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Bendungan Way Sekampung pekerjaan Penyediaan Sarana Kesehatan dan Program K3 dan Pekerjaan Investigasi Geoteknik yang di duga di Korupsi Kepala Satker harus Bertanggung jawab terkait hak tersebut adanya dugaan Kuat Kongkalikong dengan Pihak Pelaksana kegiatan,"kata Sudirman Dewa
Hingga berita ini diturunkan, belum diperoleh keterangan resmi dari pejabat instansi terkait,(rls)
