BANDARLAMPUNG (JN) - Sejumlah Aoaratur Sipil Negara (ASN) di SNVT PJPA BBWS Mesuji Sekampung dan pihak ketiga alias kontraktor serta konsultan pengawas kegiatan Peningkatan Daerah Irigasi Way Tebu Tahun 2019 terancam bui atas implementasi hukum pidana Tipikor. Aroma kongkalingkong Kepala BBWS Mesuji Sekampung, Kepala SNVT, PPK beserta staffnya terindikasi merugikan negara miliaran rupiah.
PT. TRIEXNAS selaku konsultan pengawas dan PT.Benteng Indo Raya selaku pelaksana Kegiatan
Pengawasan Teknik dan Supervisi Peningkatan Daerah Irigasi Way Tebu System Tahun 2019 nampaknya tidak memiliki komitmen Pemusnahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Bumi Indonesia
Adanya indikasi KKN terkait dengan pelaksanaan kegiatan infrastruktur yang menggunakan Anggaran TA. 2019 ini nampak dari buruknya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang direalisasikan oleh pihak penyedia barang dan Jasa yang telah dimenangkan dalam peroses tender/ Lelang.
Indikasi kuat jika pelaksanaan pekerjaan infrastruktur yang dilaksanakan tidak sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, terutama dengan tingkat mutu ketahanan infrastruktur yang tidak sesuai dengan target plening perencanaannya (Supervisi Kegiatan)
"Dugaan Kuat Kegiatan Konsultan pada item Pengawasan secara jelas dalam Item adanya Anggaran yang di duga tidak di manfaatkan alias Menguntungkan Pihak Konsultan dengan indikasi Kerjasama bagi hsil pada item sewa Kantor dan Drone dengan Nilai Fantastis Puluhan Juta dan di duga Pekerjaan Tidak selesai tepat Waktu ada Dugaan Modus Adendum, Bahkan Pekerjaan Lantai Dasar Irigasi Banyak yang di kerjakan asal hanya Plesteran,"kata Andre Wahyudi Direktur Lembaga Studi Advokasi Masyarakat (ELSAM) Lampung,Jumat 3 Januari 2020 sore melalui sambungan teleponnya
HIngga berita ini diturunkan, pihak BBWS Mesuji Sekampung Lampung Satker PJPA dalam tahap konfirmasi dan belum mendaptkan jawabannya. Begitupun jua pihak Kejaksaan Tinggi Lampung(rls)
