BANDARLAMPUNG (JN) - Aliansi MALAPETAKA dan KOBAR bakal kerahkan massa lebih besar "Bongkar dan Bakar serta Musnahkan" anasir-anasir aktor KKN di Balai besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung (BBWSMS). Sebab, ratusan kali elemen rakyat unjukrasa dan kirim laporan ke KPK di Jakarta atas dugaan korupsi proyek tahun 2017 s.d 2019 bernilai puluhan miliar "mandeg".
Seperti, Proyek milik Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung (BBWSMS) tahun 2019 untuk peningkatan Daerah Irigasi Way Tebu System senilai Rp39,2 Miliar yang dikerjakan PT. Benteng Indo Raya, diduga sarat rugikan negara. Proyek peningkatan Daerah Irigasi Rawa Mesuji – Tulang Bawang Unit IV (SK.1 & SK.2) senilai Rp18,2 Miliar yang dikerjakan PT. Baragalu Tias Jaya. proyek Peningkatan Daerah Irigasi Way Rarem (BR.0 – BR.1k5) senilai Rp47, 8 Miliar yang dikerjakan PT. Rahmat Utama Mulia.
Untuk itu, Kadi Pekurun selaku Bigboss Aliansi Malapetaka dan Kobar nyatakan kesiapan demo di KPK Kuningan seret kontraktor dan pejabat BBWS Mesuji Sekampung ke penjara
”Jika pengawasan baik seharusnya persoalan-persoalan yang ada itu bisa dicegah. Sebab dalam pengawasan ada tahapan-tahapan, salah satunya melakukan pengecekan material konstruksi yang diperlukan untuk memperoleh jaminan bahwa pekerjaan sudah dilaksanakan sesuai dengan spesifikasinya,” ujar Risman Pancunkpala, selaku Korlap, Kamis (23/12/2019) di Kantor BBWS Mesuji Sekampung.
Dalam pengawasan, lanjutnya, konsultan juga harus melakukan pengendalikan kegiatan konstruksi dengan melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas serta laju pencapaian progres pekerjaan.
Kemudian mengawasi pekerjaan serta produknya, mengawasi ketetapan waktu dan biaya pekerjaan agar tidak menyimpang dari kontrak.
”Jika semua ini dilakukan dengan baik maka semua persoalan itu bisa di cegah. Lantas kenapa semua persoalan itu muncul? Ini yang aneh. Maka sangat wajar jika muncul kecurigaan memang pengerjaan proyek itu sarat permainan. Dan jika proyek-proyek itu tidak dilakukan perbaikan sesuai kontrak maka harus diputus kontraknya,” cetusnya.
Upaya Anggota DPR RI membawa persoalan proyek-proyek Balai Besar Sungai Mesuji Sekampung itu ke Kementerian PUPR sudah sangat tepat, dan kementerian PUPR harus merespons persoalan itu dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap semua pejabat terkait.
”Sikap tegas Anggota DPR RI itu harus terus didukung dan segera menerjunkan tim lidik KPK atau kami bawa kontraktor dan pejabat BBWS Mesuji Sekampung ke penjara kuningan,” pungkas Kadi Pekurun kemarin
