BANDARLAMPUNG (JN) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Sulpakar mengatakan apabila pendidikan ingin bermutu baik dan berkualitas tentunya tidak terlepas dari pembiayaan. Hal tersebut dikarenakan pemerintah belum mampu memberikan pendidikan geratis secara menyeluruh.
"Pemerintah belum mampu memberikan pendidikan gratis secara menyeluruh. Baru 5 kabupaten dan 1 kota di Lampung yang kita bantu," kata Sulpakar disela uji publik draf rancangan peraturan Gubernur Lampung tahun 2019 di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Selasa (5/3/2019).
Kemudian ia mengatakan dengan tuntutan percepatan mutu pendidikan, pihaknya mengambil langkah-langkah strategis. Pihaknya melakukan uji publik rancangan Peraturan Gubernur Lampung tentang peran serta masyarakat dalam pendanaan pendidikan pada satuan pendidikan menengah negeri dan satuan pendidikan khusus negeri. Kemudian juga uji publik rancangan Peraturan Gubernur Lampung tentang pungutan biaya pendidikan pada Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Luar Biasa (SLB) Provinsi Lampung.
"Kita membuat regulasi dan aturan yan nantinya bisa diterima oleh masyarakat. Ini sedang digodok dan lakukan kajian dengan semua pihak dan lembaga sebagai pelaku pendidikan," katanya.
Ia juga berharap peraturan gubernur ini bisa diterima dan dipatuhi oleh semua pihak. Masyarakatpun tergerak dan memberikan batuan yang tidak memberatkan masyarakat. Bagi masyarakat tidak mampu dalam perekonomiannya tidak dikenakan, masyarakat yang dikenakan itupun secara sukarela bukan karena keterpaksaan. Ia mengatakan pada intinya pendidikan harus transparan menyerap aspirasi seluruh masyarakat. "Untuk besaran sumbangannya, nantinya sekolah menyusun RKA, kemudian disampaikan kepada komite dan disampaikan kepada wali murid. Mekanisme dan peraturannya sedang diujikan," katanya.
Jurnalis : Rasidin Napi
