Kamis, 13 November lalu, Pelopor Rakyat Menggugat alias PERANG mendemo dugaan penyimpangan anggaran Kanwil Kemenag Provinsi Lampung, Jalan Cut Mutia Bandarlampung. Puluhan perusahaan mitra pelaksana pengadaan barang dan jasa tahun 2024 hingga 2025 dilingkup instansi dimaksud didorong dikenakan akutansi dan audit forensik. Demikian dikatakan Mareski dalam orasinya, Kamis 13 November lalu.
Akuntansi forensik ditujukan untuk investigasi transaksi atau isu spesifik, seperti penipuan,penggelapan, atau penyalahgunaan dana dan audit forensik untuk pemeriksaan yang lebih luas terhadap catatan keuangan untuk mengidentifikasi area risiko atau potensi penipuan.
Ia mengungkapkan, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). ”Bunyi Pasal 3 UU 31/1999 jo.Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016,”kata Mareski
Aksi demontrasi PERANG dipicu indikasi adanya fee proyek, banyak kegiatan yang dikelola oleh oknum pejabat Kanwil yang diduga melakukan mark-up anggaran demi keuntungan pribadi. Hal ini bahkan mengarah pada dugaan penyusunan SPJ bodong, manipulatif, dan fiktif dan kontruksi tidak sesuai spesifikasi teknis.
Contohnya, Perencanaan Kontruksi Pembangunan Asrama Haji Provinsi Lampung oleh Surya Cipta Engineering,Manajemen Kontruksi oleh PT. Buana Rekayasa Adhigana;Pembangunan Asrama Haji Provinsi Lampung oleh PT.Arafah Alam Sejahtera;Revitalisasi dan Pembangunan Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu Kab. Lampung Utara dan Kab. Lampung Selatan;Pembangunan Fisik Gedung Balai Nikah KUA Nata; Gedung Balai Nikah KUA Talang Padang;Pembangunan Fisik Gedung Balai Nikah KUA Blambangan Umpu;Pembangunan Fisik Gedung Balai Nikah KUA Menggala Timur;Pembangunan Fisik Gedung Balai Nikah KUA Muara Sungkai;Pembangunan Fisik Gedung Balai Nikah KUA Muara Sungkai;Rehab KUA Melinting;Rehab kua kota agung barat;rehab kua wonosobo;rehab kua negara batin;rehab kua abung timur ;pembangunan gedung rkb min 1 metro;perencanaan pembangunan gedung laboratorium dan perpustakaan man insan cendekia lampung timur, pengadaan meubelair, peralatan, dan mesin gedung rkb min 3 lampung utara;pembangunan gedung rkb min 4 lampung timur; meubelair, peralatan, dan mesin gedung rkb min 1 metro ;meubelair, peralatan, dan mesin gedung rkb man 2 tulangbawangbarat;pembangunan gedung rkb man 2 tulangbawangbarat ;meubelair, peralatan,
dan mesin gedung rkb man 1 metro ;meubelair, peralatan, dan mesin gedung rkb mtsn 1 bandar lampung ;meubelair, peralatan, dan mesin gedung rkb min 4 lampung timur ; Pengawasan pembangunan gedung laboratorium dan perpustakaan man insan cendekia lampung timur ;pengawasan pembangunan gedung rkb min 1 metro;meubelair, peralatan, dan mesin gedung rkb min 3 metro ;pembangunan mess guru (5 kopel) man insan cendekia lampung timur;pembangunan gedung rkb man 1 metro ;pembangunan gedung rkb min 3 metro;meubelair, peralatan, dan mesin mess guru (5 kopel) man insan cendekia lampung timur; meubelair, peralatan, dan mesin gedung laboratorium dan perpustakaan man insan cendekia lampung timur ;pembangunan gedung rkb min 3 lampung utara ;
Pembangunan gedung rkb man 1 bandar lampung ;perencanaan pembangunan gedung rkb min 1 metro ;pembangunan gedung rkb min 2 lampung timur;meubelair, peralatan, dan mesin gedung rkb man 1 bandar lampung;;pembangunan gedung laboratorium dan perpustakaan man insan cendekia lampung timur ;meubelair, peralatan, dan mesin gedung rkb min 2 lampung timur ;pembangunan gedung rkb mtsn 1 bandar lampung.
Sebelumnya, Pelopor Rakyat Menggugat alias PERANG mendesak BPK Perwakilan Lampung lakukan memeriksaan secara menyeluruh, mendalam melalui serangkaian akutansi dan audit forensikkegiatan anggaran Kanwil Kementrian Agama Provinsi Lampung khususon tahun anggaran 2024/2025. (red)
